JATIMTIMES - Tren angka kemiskinan di Kota Batu diklaim menurun, yakni di angka 2,86 persen di tahun 2025. Angka tersebut terendah dalam tiga tahun terakhir. Namun, bayang-bayang kemiskinan belum sepenuhnya sirna, dengan masih ada 6.220 jiwa warga yang menyandang status prasejahtera.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang menunjukkan penurunan persentase dari 3,31 persen di tahun 2024 menjadi 2,86 persen di tahun 2025. Atau penurunan sebesar 0,45 persen.
Baca Juga : Libur Nataru Bawa Berkah, Omzet PKL Alun-Alun Kota Batu Melejit 60 Persen
Seiring dengan penurunan angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin juga mengalami penyusutan.
Kepala BPS Kota Batu, Sayu Made Widiari menyebut, batasan Garis Kemiskinan (GK) di Kota Batu pun terus naik. Tahun 2025 ini, warga dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp671,2 ribu per bulan sudah masuk kategori miskin.
"Data pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat ini diambil dari hasil Susenas. Jika di bawah garis tersebut, maka masuk kategori miskin," jelasnya.
Dikatakan, berdasarkan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) hingga akhir tahun 2023 lalu angka kemiskinan ekstrem semula 0,64 berhasil ditekan menjadi 0 persen dan bertahan hingga 2025.
Di sisi lain, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu mengakui bahwa memutus rantai kemiskinan tidak semudah membalik telapak tangan. Faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan pokok dan minimnya akses pendidikan masih menjadi penghalang bagi warga untuk naik kelas.
Masalah ini disebut menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.
Kabid Banjamsos Dinsos Kota Batu, Wiwit Anandana menyatakan, pengangguran dan penghasilan yang fluktuatif (tidak tetap) menjadi pemicu utama mengapa ribuan orang masih tertahan di garis kemiskinan. Belum lagi risiko bencana alam yang sewaktu-waktu bisa melenyapkan harta benda warga, hingga situasi tidak terduga lainnya.
Baca Juga : Trotoar di Kota Batu Dipercantik Lampu Hias, Pemkot Kebut Pengerjaan di Awal Tahun
Seperti gelombang kemiskinan yang cukup tinggi sempat terjadi pada tahun 2020-2021. Angkanya mencapai 4,09 persen atau mencapai 8.630 orang terkategori miskin di tahun tersebut. Penyebab utamanya, yakni munculnya gelombang pandemi secara nasional.
Akibatnya, seseorang kehilangan sumber pendapatan hingga mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil.
"Ada faktor internal seperti kurangnya produktivitas, tapi ada juga faktor eksternal seperti harga kebutuhan yang naik terus dan musibah atau kematian tulang punggung keluarga," ujar Wiwit saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Meski angka kemiskinan ekstrem disebut sudah menyentuh nol persen, tantangan menjaga agar 6.220 warga prasejahtera ini tidak kembali merosot ke level miskin ekstrem tetap menjadi beban berat yang harus dikawal bersama, bukan sekadar urusan angka di atas kertas.
"Perlu andil masyarakat untuk bekerja sama untuk keluar dari garis kemiskinan. Misalnya, meningkatkan produktivitas agar mampu mencukupi kebutuhan hidup," imbuhnya.
