JATIMTIMES - Upaya meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki babak baru. Kedua negara dijadwalkan memulai pembicaraan damai yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, di tengah situasi kawasan yang masih memanas.
Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena dilakukan setelah serangkaian konflik dan pelanggaran gencatan senjata yang melibatkan sejumlah pihak di Timur Tengah.
Baca Juga : Terlapor Kasus Suamiku Ternyata Perempuan Siapkan Pengacara, Laporkan Balik Pelapor Pencemaran Nama Baik
Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, akan memimpin langsung delegasi masing-masing dalam negosiasi tersebut. Pembicaraan yang dimediasi oleh pemerintah Pakistan ini dijadwalkan dimulai pada Jumat, 10 April 2026.
Pihak Gedung Putih memastikan kehadiran JD Vance sebagai pemimpin delegasi AS. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, melalui unggahannya di platform X menyebutkan bahwa Ghalibaf telah tiba di Islamabad pada Kamis malam, 9 April 2026 waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Moghadam mengakui adanya keraguan dari publik Iran terkait proses diplomasi ini. Hal tersebut dipicu oleh dugaan pelanggaran gencatan senjata yang berulang, yang disebut dilakukan oleh Israel.
“Meskipun terdapat keraguan di kalangan opini publik Iran akibat pelanggaran gencatan senjata yang berulang kali dilakukan oleh rezim Israel guna menggagalkan upaya diplomatik, delegasi Iran tetap datang ke Islamabad malam ini atas undangan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk melaksanakan pembicaraan serius yang berlandaskan pada sepuluh poin usulan Iran,” ujar Moghadam, dikutip Jumat (10/4).
Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Kesepakatan tersebut juga mencakup pembukaan sementara jalur strategis Selat Hormuz, setelah konflik berlangsung selama 40 hari.
Namun, situasi kembali memanas setelah Ghalibaf pada Rabu (8/4) mempertanyakan relevansi negosiasi. Ia menuding Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata melalui serangan yang terjadi di Lebanon.
Pemerintah Pakistan dan Iran sebelumnya menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata turut mencakup wilayah Lebanon. Namun, pihak AS dan Israel menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku untuk operasi militer yang menyasar kelompok Hizbullah di negara tersebut.
Baca Juga : Di Tengah Konflik Timur Tengah, Selat Hormuz atau Malaka yang Lebih Strategis bagi Dunia?
Dilaporkan Agence France-Presse (AFP), pemerintah Pakistan mengambil langkah pengamanan ketat menjelang pertemuan penting ini. Otoritas di ibu kota menetapkan hari libur lokal di Islamabad selama beberapa hari guna mendukung kelancaran agenda diplomatik tingkat tinggi tersebut.
Meski demikian, layanan publik utama seperti kepolisian, rumah sakit, serta utilitas listrik dan gas dipastikan tetap beroperasi normal.
“Layanan penting akan tetap berjalan,” demikian pernyataan kantor perwakilan komisaris Pakistan melalui platform X pada Rabu.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas mereka selama periode pembatasan tersebut berlangsung.
Pembicaraan damai ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju stabilitas kawasan, meskipun tantangan diplomatik yang dihadapi masih cukup besar.
