JATIMTIMES - Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sengaja memperpanjang konflik untuk kepentingan pribadi. Teheran menilai langkah militer Israel, termasuk serangan ke Lebanon, berkaitan erat dengan kasus hukum yang tengah dihadapi Netanyahu.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara terbuka menyinggung jadwal persidangan dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar dalam waktu dekat. Ia bahkan mengaitkan eskalasi konflik dengan upaya pengalihan isu.
Baca Juga : UM-PTKIN 2026 Dibuka 13 April, Ini Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
“Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya,” tulis Araghchi dalam pernyataannya di media sosial, dikutip dari AFP Jumat (10/4).
Araghchi juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak membiarkan situasi semakin memburuk. Ia menilai langkah Israel berpotensi merusak diplomasi yang tengah dibangun antara Teheran dan Washington.
“Jika AS ingin meruntuhkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu pada akhirnya adalah pilihannya. Kami menilai itu bodoh, tetapi kami siap menghadapinya,” tegasnya.
Di sisi lain, Israel tetap melanjutkan serangan ke Lebanon dengan alasan menargetkan kelompok Hezbollah, yang merupakan sekutu Iran dalam konflik kawasan. Iran mengklaim bahwa Lebanon termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Namun klaim tersebut dibantah oleh Amerika Serikat.
Pemerintahan Donald Trump menegaskan bahwa tidak semua tuntutan Iran disepakati. Netanyahu juga menolak memasukkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata dan memilih membuka opsi negosiasi terpisah.
Di tengah ketegangan, Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Netanyahu untuk menurunkan intensitas konflik.
“Saya sudah berbicara dengan Bibi, dan dia akan meredakannya. Saya rasa kita semua harus sedikit menurunkan intensitas,” ujar Trump kepada NBC News.
Baca Juga : Iran Pasang Tol Bitcoin di Selat Hormuz, Kapal Bermuatan Minyak Wajib Bayar Segini
Sementara itu, proses hukum terhadap Netanyahu kembali menjadi sorotan. Pengadilan Distrik Yerusalem memastikan sidang kasus korupsi akan dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat situasi konflik.
Netanyahu menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk dugaan menerima gratifikasi lebih dari US$260.000 serta tuduhan kolusi dengan media demi keuntungan politik. Namun, ia membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia bahkan menyebut proses hukum yang telah berjalan sejak 2019 sebagai “persidangan bermotif politik”.
Kasus ini menjadikan Netanyahu sebagai perdana menteri Israel pertama yang masih menjabat sekaligus menjalani proses persidangan pidana. Sebelumnya, Trump juga sempat meminta Presiden Israel, Isaac Herzog, untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu melalui pidato dan surat resmi.
Ketegangan yang terus berlangsung ini menunjukkan rumitnya keterkaitan antara konflik geopolitik dan dinamika politik domestik, yang hingga kini masih belum menemukan titik terang.
