JATIMTIMES – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati memberikan catatan kritis terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025.
Lilik menegaskan bahwa indikator kesuksesan pembangunan tidak boleh hanya terpaku pada angka statistik makro, melainkan harus selaras dengan kesejahteraan riil di tingkat akar rumput.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
Lilik menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat di Jatim seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat menengah ke bawah, pelaku UMKM, hingga pekerja informal untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam euforia angka-angka di atas kertas yang sering tidak linier dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami di DPRD tidak hanya melihat angka-angka keberhasilan, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana keberhasilan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan naiknya kelas UMKM,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Dalam analisisnya, Lilik menyoroti efektivitas belanja daerah yang telah menyentuh angka 93 persen. Meski secara serapan terlihat tinggi, ia memberikan catatan tebal mengenai kualitas distribusi anggaran tersebut.
Menurut legislator dari Dapil Jatim I Surabaya itu, besarnya serapan anggaran harus mampu menjawab tantangan disparitas atau ketimpangan antarwilayah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Provinsi Jatim.
Ia mendorong agar sisa tantangan kemiskinan direspons dengan arah belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran. Fokus utama yang diusulkan adalah penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda serta program pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan kepala keluarga melalui optimalisasi sentra-sentra usaha di tingkat desa.
Berdasarkan aspirasi yang diserap langsung saat turun ke konstituen, Lilik mengungkapkan bahwa pelaku UMKM masih tercekik oleh kendala klasik seperti keterbatasan permodalan, akses pemasaran, hingga kerumitan legalitas usaha. Ia menilai, model intervensi pemerintah saat ini memerlukan reorientasi total agar dampak yang dihasilkan lebih dari sekadar pemenuhan laporan kegiatan dinas.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mendesak agar program pemerintah ke depan tidak lagi bersifat formalitas seremonial atau sekadar pelatihan singkat tanpa tindak lanjut.
Baca Juga : Evaluasi BUMD Jatim Dikebut, Agung Mulyono: Kita Matangkan Rekomendasi biar Tidak Salah Arah
Lilik berharap ada skema pendampingan berkelanjutan yang mengawal pelaku usaha dari hulu hingga hilir sampai mereka benar-benar mampu mandiri secara finansial. Sektor ini, menurutnya, adalah tulang punggung ekonomi Jatim yang harus dijaga daya tahannya dari gejolak ekonomi global.
Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis yang tajam, Lilik tetap menyampaikan apresiasi atas capaian makro Jawa Timur, terutama dalam hal pengendalian inflasi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membuktikan Jatim sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Namun, hal itu tidak mengurangi ketegasan PKS untuk tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah.
“Ke depan, belanja daerah harus lebih difokuskan pada program-program yang produktif dan langsung menyentuh rakyat,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal setiap kebijakan agar pembangunan di Jatim benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan manfaat yang nyata di kantong rakyat kecil.
