JATIMTIMES - Bapenda Kota Malang menggelar Sosialisasi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada Dealer Kendaraan Bermotor bertempat di Ascent Premiere Hotel and Convention Malang, Selasa (11/11/2025). Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 150 orang, terdiri dari pengusaha dealer kendaraan bermotor di Kota Malang, serta perangkat daerah pendukung PAD dan Camat se-Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengajak masyarakat untuk tidak termakan pemberitaan buruk mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga : Kejari Kota Malang Terima Uang Titipan Rp 2,1 Miliar Hasil Korupsi Pemanfaatan Aset Lahan Pemkot Malang
“Penting diadakan sosialisasi karena banyak berita yang tidak dapat mempertanggungjawabkan isinya,” ujarnya dalam sambutan.
Wahyu menyampaikan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang strategis. Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur, potensi penerimaan Opsen PKB untuk Kota Malang sebesar Rp126,293 miliar dan Opsen BBNKB sebesar Rp57,801 miliar.
Dilaporkan oleh pihak Bapenda, per tanggal 9 November 2025, penerimaan Opsen PKB tercatat sebesar Rp110,498 miliar (87,49%) dan Opsen BBNKB Rp45,214 miliar (78,22%).
“Pelaksanaan pemungutan Opsen harus dilakukan lebih optimal agar mampu mencapai target dan tentunya tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan bagi wajib pajak,” tegasnya.
“Apalagi, seperti yang viral dibicarakan, anggaran-anggaran yang diberikan oleh pusat kepada daerah mulai dikurangi. Oleh karena itu, target Pendapatan Asli Daerah harus kita optimalkan,” tambahnya.
Baca Juga : Akhir Pekan Ini Ada IJMC, Ayo Ramai-Ramai ke Jember
Menurut Wahyu, keberadaan Pajak Kendaraan Bermotor akan memperkuat fiskal daerah untuk pembangunan Kota Malang.
Wahyu mengimbau masyarakat agar tidak termakan pemberitaan buruk mengenai kesalahpahaman kenaikan pajak Opsen 66%, sehingga dapat memberikan kenaikan tren pembelian kendaraan bermotor pada dealer seluruh Kota Malang.
Wahyu menegaskan bahwa keberhasilan pemungutan Opsen ini sangat tergantung kepada sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, serta pelaku usaha dan wajib pajak.
