JATIMTIMES - Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat lebih dari Rp2 triliun yang menekan ruang fiskal Provinsi Jawa Timur (Jatim). Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu memberikan kontribusi lebih optimal.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim M. Hadi Setiawan. Terkait hal ini, dia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja BUMD. "Kami mendorong evaluasi BUMD secara keseluruhan agar kontribusinya ke provinsi lebih maksimal,” katanya, Sabtu (18/10/2025).
Baca Juga : 8 Daerah Terpanas di Jatim: Lamongan Urutan Pertama Disusul Surabaya, Jombang, dan Sampang
Ia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar pundi pendapatan milik daerah, terutama dari dividen dan operasi BUMD, dapat dioptimalkan tanpa menambah beban langsung kepada masyarakat.
“Sebenarnya tujuannya cuma satu: dengan berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, kita harus menambah dari pundi-pundi yang kita miliki; salah satunya BUMD,” tandasnya.
Jika diperlukan, ia juga mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja BUMD. “Pansus itu boleh-boleh saja dan sah,” tegasnya.
“Kalau memang dibutuhkan Pansus terkait evaluasi BUMD, kami juga akan mendorong untuk dilakukan Pansus BUMD,” sambung Hadi.
Dalam pemetaan, Hadi menyebut ada entitas yang dinilai belum maksimal sehingga perlu keputusan tegas: direvitalisasi, dikonsolidasikan, atau bahkan ditutup bila tak feasible.
“PT Kasa Husada Wira Jatim hidup segan, mati tak mau. Ada juga siropen (produsen minuman daerah); bagaimana kita mendorong supaya itu bisa hidup? Kalau memang dibekukan, dibekukan saja,” urainya.
Baca Juga : Pesantren: Cermin Islamisasi dari Sistem Pendidikan Kuno Nusantara
Golkar juga membuka ruang rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem BUMD, mulai dari penugasan yang jelas, penataan pasar dan belanja pemerintah daerah, sampai opsi penyertaan modal yang terukur.
“Kalau dibutuhkan seperti itu, mungkin dibutuhkan Perda atau Pergub untuk mendorong BUMD ini ‘laku’ dan bisa menambah deviden,” tegasnya.
“Kalau hasil Pansus nanti menuntut perombakan direksi atau komisaris, itu tidak menutup kemungkinan; wong dimatikan saja tidak menutup kemungkinan,” pungkas Hadi.
