JATIMTIMES - Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, kembali menjadi lokasi penyampaian aspirasi sejumlah kelompok masyarakat pada Kamis (27/8/2026).
Sejumlah massa dari berbagai daerah disebut akan datang ke Jakarta. Namun, mereka tidak membawa tuntutan yang sama.
Baca Juga : Ramai Pengusaha Liburkan Karyawan untuk Demo 27 Agustus, Ada yang Siapkan Konsumsi hingga Transportasi
Ada warga yang mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan meminta kasus dugaan korupsi dituntaskan. Ada pula kelompok mahasiswa yang membawa isu lebih luas, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga kebijakan pemerintah.
Sementara itu, massa dari Bangkalan, Jawa Timur, datang dengan agenda berbeda. Mereka justru ingin menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berikut kelompok yang dijadwalkan mengikuti aksi di depan DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Warga Pati bawa tuntutan RUU Perampasan Aset
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang memastikan akan hadir dalam aksi tersebut.
Massa dari Pati, Jawa Tengah, membawa sejumlah aspirasi. Mereka ingin DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset sekaligus menyoroti persoalan dugaan korupsi di Kabupaten Pati.
Berikut tuntutan AMPB dalam aksi tersebut:
1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Meminta DPR memberikan pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.
3. Mendesak penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.
4. Menyoroti perkara yang menjerat Bupati Pati Sudewo dalam dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
5. Mempertanyakan pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.
Dalam perkara yang menjerat Sudewo, ia diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp 2,6 miliar. Perkara tersebut juga disebut berkaitan dengan potensi kerugian negara hingga Rp 42 miliar.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan massa Pati akan menyampaikan aspirasi secara damai.
"Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai," kata Vander.
Tiga tuntutan warga Depok
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga akan bergabung dalam aksi di Jakarta.
Sebelum berangkat ke Senayan, sekitar 2.000 warga Depok direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Koordinator Aksi AMDB, Yusuf, mengatakan ada tiga tuntutan utama yang dibawa ke Jakarta, yaitu:
1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Meminta hukuman mati bagi koruptor.
3. Mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
AMDB juga menyoroti persoalan pemblokiran rekening warga Pati yang disebut digunakan untuk menampung dana donasi aksi.
GERAM bawa 10 tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB.
Kelompok yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini memperkirakan sekitar 1.000 orang akan hadir.
GERAM menyebut aksi tersebut sebagai bentuk pengawasan publik terhadap fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPR RI. Mereka juga meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI menemui massa untuk berdialog secara langsung.
Selain itu, GERAM membawa 10 tuntutan utama:
Baca Juga : Anggota DPR RI Sonny Minta Data Desil Warga Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso Divalidasi Ulang
1. Meminta pertanggungjawaban Prabowo-Gibran, baik secara politik maupun hukum, atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Menghentikan KDMP dan MBG serta melakukan evaluasi terhadap program tersebut, khususnya terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat dan mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
5. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh agar masyarakat memperoleh harga barang yang terjangkau dan pendapatan yang layak.
6. Menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional serta mempercepat bantuan dan proses pemulihan.
7. Menjamin hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak dan jam kerja yang manusiawi.
8. Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon yang dinilai memperluas peran militer di ruang sipil.
9. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan tahanan politik, terutama mereka yang memperjuangkan HAM, agraria, buruh dan kebebasan berekspresi.
10. Menyita aset hasil korupsi dan memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan serta pemulihan bencana.
Massa GERAM berasal dari sejumlah kelompok, di antaranya mahasiswa UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik serta organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil lainnya.
RMP4 dari Bangkalan bawa suara berbeda
Berbeda dengan kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan justru datang dengan membawa dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
Koordinator RMP4 Ali mengatakan sekitar 500 tiket keberangkatan telah disiapkan untuk massa dari Bangkalan menuju Jakarta.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir hingga sales.
Salah satu program yang mendapat dukungan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). RMP4 menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi.
Meski mendukung MBG, RMP4 tetap meminta pemerintah melakukan evaluasi. Mereka menilai sejumlah dapur MBG masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih baik.
Dengan demikian, tuntutan RMP4 bukan menghentikan MBG. Mereka ingin program tersebut tetap berjalan dengan pelaksanaan dan tata kelola yang lebih baik.
Empat kelompok, empat suara di depan DPR
Aksi di depan DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) akan mempertemukan kelompok dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
AMPB dari Pati fokus pada RUU Perampasan Aset dan persoalan dugaan korupsi di Pati. AMDB membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor dan penurunan harga kebutuhan pokok.
GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup berbagai persoalan, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi hingga pemberantasan korupsi.
Sementara RMP4 hadir dengan agenda berbeda, yakni memberikan dukungan terhadap program pemerintah, terutama MBG, sembari meminta perbaikan dalam pelaksanaannya.
Beragamnya tuntutan tersebut membuat aksi 27 Agustus di kawasan DPR/MPR RI menjadi ruang bertemunya berbagai aspirasi masyarakat dari sejumlah daerah.
AMPB sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menjaga aksi tetap berlangsung damai.
