JATIMTIMES - Kehadiran Trans Jatim di Kota Malang membawa harapan baru bagi penguatan transportasi publik. Namun, di balik hadirnya moda baru tersebut, muncul persoalan lain yang tak kalah penting, yakni bagaimana memastikan angkutan kota (angkot) yang selama ini melayani mobilitas warga tidak justru menjadi korban.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai, masuknya Trans Jatim seharusnya tidak dimaknai sebagai pengganti moda transportasi yang sudah ada. Sebaliknya, seluruh moda yang telah beroperasi perlu diintegrasikan agar saling melengkapi.

Baca Juga : Rencana Penataan Perangkat Daerah, Mas Dhito Sebut Bakal Ada OPD Baru 

"Tinggal kita bagaimana mengorkestrasi transportasi existing yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai kemudian sudah ada program ini, terus menggantikan yang kita sudah punya," ujarnya.

Menurut Mia, sapaan Amithya, Trans Jatim memiliki keunggulan untuk melayani jalur-jalur utama atau koridor protokol. Sementara itu, angkot masih memiliki fungsi penting untuk menjangkau ruas jalan yang lebih kecil hingga kawasan permukiman.

Karena itu, angkot yang masih beroperasi dinilai dapat diarahkan menjadi bagian dari sistem transportasi pengumpan atau feeder. Skema tersebut sekaligus dapat menjaga keberlangsungan angkot di tengah perubahan pola transportasi publik di Kota Malang.

"Tinggal kita berdayakan saja sebetulnya angkot-angkot yang existing ini kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan menyambut program dari Provinsi ini. Misalkan di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya," katanya.

Persoalan tersebut menjadi penting karena kehadiran Trans Jatim berpotensi mengubah pola perjalanan masyarakat. Jika tidak diikuti desain integrasi yang jelas, moda baru justru dapat menciptakan persaingan dengan angkot yang selama ini menjadi salah satu pilihan transportasi warga.

Mia menilai Pemkot Malang perlu sejak awal memetakan bagaimana seluruh moda tersebut dapat berjalan bersama. Perhitungan itu tidak hanya menyangkut rute dan armada, tetapi juga kebutuhan tenaga kerja hingga anggaran yang harus disiapkan.

"Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Saya sudah dari awal sampaikan segera ditata untuk alurnya, kemudian kebutuhannya, mungkin manpower-nya yang dibutuhkan seperti apa," jelasnya.

Menurutnya, tantangan transportasi publik Kota Malang bukan sekadar menghadirkan bus baru. Yang lebih penting ialah membangun sistem yang mampu menghubungkan layanan Trans Jatim dengan moda transportasi lokal yang sudah lebih dahulu hidup di tengah masyarakat.

Apalagi, dukungan Pemprov Jatim sebesar Rp5 miliar semestinya tidak hanya dilihat sebagai pembiayaan awal. Pemkot Malang perlu sejak awal menghitung kebutuhan pembiayaan dan skema keberlanjutan agar program transportasi publik tidak bergantung sepenuhnya pada subsidi provinsi.

Baca Juga : DPRD Jatim Pasang Badan untuk Pengemudi Ojol, Mulai Godok Raperda Transportasi Online

"Ya itu mestinya sudah terpetakan dari awal. Sudah mulai dihitung. Apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Jadi ya mestinya sudah terpetakan dari awal dan ketika kita memang sudah berkomitmen, apa yang mau kita capai? Pelayanan terhadap masyarakat di dalam bidang public transport yang memang kita belum punya selama ini," bebernya.

Mia bahkan mengingatkan agar kehadiran Trans Jatim tidak berakhir sebagai program yang hanya berjalan selama subsidi tersedia. Menurutnya, jika transportasi publik ingin dibangun secara berkelanjutan, angkot yang sudah ada juga harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi.

"Jangan sampai kemudian masyarakat Kota Malang yang sudah cukup terfasilitasi dengan Trans Jatim ini, tidak segera terlengkapi sarana pendukungnya. Lalu akhirnya menjadi sebuah program yang ya sudah berjalan ketika ada subsidi dari Pemerintah Provinsi, selepas itu selesai. Jangan, kan sayang," imbuhnya.

Ia menegaskan, integrasi menjadi kunci agar modernisasi transportasi publik tidak justru mengorbankan moda yang telah lama melayani masyarakat. Trans Jatim dan angkot, menurutnya, harus ditempatkan dalam satu ekosistem transportasi, bukan dipertentangkan sebagai dua moda yang saling menggantikan.

"Sekarang ini kan kayak misalkan angkot. Sama Pemerintah tidak difasilitasi. Ini kan sedikit banyak dipaksa oleh Pemerintah Provinsi untuk punya public transport, dengan skema subsidi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, ini program bagus," katanya.

Dengan demikian, pekerjaan rumah Pemkot Malang bukan hanya menyambut kedatangan Trans Jatim. Lebih jauh, pemerintah daerah dituntut memastikan hadirnya moda baru tersebut tidak mematikan angkot, tetapi justru menghidupkan kembali peran transportasi publik secara lebih terintegrasi.

"Tinggal kita bagaimana mengorkestrasi transportasi existing yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai kemudian sudah ada program ini, terus menggantikan yang kita sudah punya," pungkasnya.