JATIMTIMES - Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun sistem pemerintahan berbasis data melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) membuahkan hasil nyata. Melalui kebijakan One Data, One Map, One Policy, Pemkot Surabaya mampu meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pelayanan publik dan perlindungan sosial, yang berdampak pada membaiknya sejumlah indikator pembangunan daerah.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 sekaligus merilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Baca Juga : Pendaftaran Tiket Upacara HUT ke-81 RI di Istana Resmi Dibuka Hari Ini, Simak Cara Daftar dan Syaratnya
Mendagri Tito mengatakan, data kependudukan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan digital (e-Government) sekaligus Program Satu Data Indonesia. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar pelayanan publik dan berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Data yang terlengkap penduduk Indonesia itu adanya di Dukcapil. Lebih kurang 297 juta penduduk Indonesia, itu terdata di Dukcapil mendekati 99 persen," ujar Mendagri Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan berbagai layanan publik dengan menjadikan data Dukcapil sebagai basis utama. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan hingga bantuan sosial (bansos) secara digital tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
"Ke depan kita mau lebih maju lagi. Orangnya enggak usah datang, tapi menggunakan digitalisasi, masuk ke dalam aplikasi," katanya.
Mendagri Tito menilai implementasi digitalisasi perlindungan sosial di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil positif. Salah satu daerah yang dinilai berhasil mempercepat pembaruan data sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bansos adalah Surabaya. "Salah satunya di Surabaya, tempatnya Pak Eri (Eri Cahyadi). Ini salah satu model yang terbagus tempat Pak Eri," imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya menjadikan NIK dan IKD sebagai dasar seluruh proses pengambilan kebijakan melalui konsep One Data, One Map, One Policy. Menurutnya, data kependudukan yang akurat merupakan syarat utama agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Dari data itu kita bisa lihat, kita akan memberikan beasiswa kepada berapa orang, kita mau menyelesaikan kemiskinan berapa orang, maka kita akan bisa tahu semuanya," ujar Wali Kota Eri.
Ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan Pemkot Surabaya memetakan kondisi masyarakat hingga tingkat rumah tangga. Melalui data tersebut, pemkot dapat mengetahui jumlah anggota keluarga, usia produktif, status pekerjaan, hingga kebutuhan intervensi.
Baca Juga : Cara Membaca Pelat Nomor Kendaraan di Indonesia: Lengkap dengan Arti Huruf, Angka, dan Warna TNKB
"Data inilah yang saya katakan memegang peranan penting untuk menentukan langkah pengambil kebijakan kita mengeluarkan anggaran dari pemerintah daerah," jelasnya.
Untuk menjaga akurasi data, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan aplikasi Ceck In Warga yang didukung 29.000 Kader Surabaya Hebat (KSH) serta program satu ASN satu RW. Sistem ini memastikan data kependudukan selalu diperbarui secara berkala hingga tingkat lingkungan terkecil.
"Cek In Warga ini untuk memastikan bahwa setiap bulan, data di RW itu sama dengan data kami (pemerintah kota). Nah, siapa yang bergerak, KSH tadi dengan 1 ASN, 1 RW," paparnya.
Pemanfaatan data berbasis NIK dan IKD tersebut berdampak langsung terhadap capaian pembangunan Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 85,65.
Angka kemiskinan turun menjadi 3,56 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,84 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,87 persen, sedangkan gini ratio membaik menjadi 0,369. Di sektor kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta prevalensi stunting juga terus mengalami penurunan.
Wali Kota Eri menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan data kependudukan yang akurat. "Capaian pembangunan ini tidak akan pernah tercapai tanpa punya NIK dan IKD yang luar biasa," pungkasnya.
