JATIMTIMES – Rencana pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 disambut positif Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) sekaligus Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati. Tambahan dukungan fiskal tersebut dinilai harus dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah negeri.
Lilik berharap Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memperoleh tambahan TKD mengingat masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Baca Juga : PSI Akui Ada Manuver di Balik Sikap Abstain LKPJ, Tetap Dukung Wahyu-Ali
“Saya berharap rencana ini benar-benar terealisasi dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan transfer. Jika terealisasi, anggaran tersebut harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Lilik, Selasa (28/7/2026).
Lilik mencontohkan persoalan nyata yang ditemuinya saat menyerap aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Barat. Warga mengeluhkan minimnya keberadaan SMA dan SMK negeri sehingga banyak siswa kesulitan mengakses sekolah negeri karena terbentur sistem zonasi.
“Ketika saya reses di daerah Surabaya Barat, masyarakat menginginkan adanya SMA atau SMK negeri. Selama ini mereka terkendala zonasi karena lokasi sekolah negeri terlalu jauh,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, aspirasi tersebut sebenarnya telah diperjuangkan langsung oleh warga melalui RT dan RW dengan sepengetahuan pihak kelurahan lewat surat permohonan kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Namun hingga kini usulan itu belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran.
“Karena itu kami berharap tambahan TKD bisa menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sekolah negeri dapat segera diwujudkan,” kata legislator asal Dapil Surabaya tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran TKD dalam APBN 2026 untuk memperkuat arus kas pemerintah daerah sebagai respons atas tekanan fiskal di daerah.
Baca Juga : Monitoring Tim SPIP Kemenag Perkuat Langkah MAN 1 Kota Malang Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK
Menurut Lilik, jika tambahan transfer tersebut terealisasi, pemerintah daerah perlu menjadikannya momentum untuk memperluas akses pendidikan di wilayah yang membutuhkan.
“Pembangunan SMA dan SMK negeri harus menjadi salah satu prioritas. Saya yakin bukan hanya Surabaya, tetapi masih banyak daerah di Jawa Timur yang menghadapi persoalan serupa, yakni keterbatasan jumlah sekolah negeri,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerataan sarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jatim. Evaluasi penyaluran TKD oleh pusat diharapkan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan layanan publik dapat dipercepat.
