JATIMTIMES – Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025. Meski performa ekonomi makro dinilai impresif, Fraksi PPP-PSI mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan.
Fraksi PPP-PSI menyoroti ancaman serius terkait ketimpangan ekonomi dan kegagalan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Zeiniye, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah menunjukkan performa yang membanggakan dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target.
Baca Juga : Fraksi PKS Jatim Soroti Fenomena Growth Without Equity: Basis Ekonomi Rakyat Masih Rentan
Selain itu, realisasi investasi mencatatkan angka luar biasa sebesar Rp147,7 triliun, yang telah melampaui target Rencana Strategis (Renstra).
“Capaian impresif ini merupakan raihan kita bersama, wujud kerja sama, sinergi, dan soliditas semua pihak dalam mempercepat pemerataan pembangunan yang berseiring dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga kelanjutan peningkatan ekonomi,” ujar Zeiniye di Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Namun, di balik angka-angka statistik tersebut, Fraksi PPP-PSI menyampaikan sejumlah catatan kritis yang menjadi PR besar bagi pemerintah. Salah satu yang paling disoroti adalah kegagalan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang hanya terealisasi 73,43 dari target minimal 74,00.
Ia menegaskan bahwa krisis ekologi dan kegagalan menekan emisi gas rumah kaca ini akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal. Selain masalah lingkungan, Fraksi PPP-PSI juga menyoroti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin dari angka harapan lama sekolah serta rendahnya kompetensi literasi dan numerasi.
"Tragedi ketenagakerjaan juga menjadi perhatian kami, di mana persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja sesuai bidang keahliannya hanya mencapai 42,66 persen," tegas politisi PPP itu.
Baca Juga : Lantik Pengurus PPDI, Bupati Gatut Sunu Wibowo Apresiasi Kinerja Perangkat Desa di Tulungagung
Fraksi PPP-PSI juga memandang bahwa penurunan angka kemiskinan di Jatim masih cenderung stagnan. Meskipun target IKU kemiskinan terpenuhi di angka 9,3 persen, Zeiniye mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian akar penyebab kemiskinan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi yang belum merata.
Terkait anggaran, Fraksi PPP-PSI menyayangkan realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 93,82 persen atau sekitar Rp31,20 triliun dari alokasi Rp33,25 triliun. Pemerintah diminta memberikan penjelasan detail mengenai efektivitas belanja tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.
“Harapan kami, dukungan masyarakat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Jawa Timur dalam mengorkestrasi pembangunan yang inklusif demi mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
