Jember Mencari Keadilan | Lumajang TIMES

Jember Mencari Keadilan

Jul 05, 2022 10:44
Dr. ARIES HARIANTO, S.H.,M.H. (Foto : Jatimtimes)
Dr. ARIES HARIANTO, S.H.,M.H. (Foto : Jatimtimes)

Jember tengah menyembunyikan keadilan. Pendopo tidak ramah dengan kearifan. Dihujani beragam gugatan.

Jatuh bangun melayani di pengadilan dan jalanan. Betapa tidak. Sangat disayangkan ketika Pengadilan memutus kalah dan memerintahkan Bupati Jember untuk membayar proyek wastafel. 

Baca Juga : Besok 7 Ruko di Atas Sungai Jompo Bakal Dbongkar, Jalan Menuju Kota Jember Bakal Ditutup Sebagian 

 

Memalukan, ketika Bupati dihujat soal monopoli beras ASN. Memprihatinkan ketika terjadi pembiaran aktifitas tambang emas di Silo dan Tambak Paseban. Mengelus dada, ketika para seniman dan budayawan tidak mendapatkan payung hukum untuk memajukan kesenian Jember hanya soal ‘selera’ pendopo yang menghalangi diterbitkannya legalitas berupa SK atas Dewan Kesenian Jember pada diri mereka yang memang selama ini berkutat dengan seni budaya Jember. 

Padahal aksi konkrit para seniman dan budayawan itu sangat kontributif dan nyata untuk mengkomunikasikan Jember di mata nasional dan internasional. 

Meskipun tidak mempersoalkan legalitas karena komunitas mereka berbuat atas dasar gerak hati dan ketulusan, seniman dan budayawan yang juga dipelopori akademisi itu tetap produktif sebagai manifestasi I Love Jember. Bahkan masih mengiang dalam ingatan soal otoritas yang ‘merampas’ lapangan bola Talangsasri. 

Sisi lain, saat ini tengah terjadi.  Terenyuh dan menguras air mata ketika seorang Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) penyelamat dana  milyaran masyarakat guna menanggulangi kemiskinan Kecamatan Jombang, dilengserkan atas nama ‘kepentingan’.

Difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Aktifis pemberdayaan masyarakat ini sungguh ikonik dan monumental. Seorang diri mengais keadilan. Institusi tutup mata dan telinga. Somasi tertulis yang dilakukanpun ditanggapi pendopo dengan siasat teknis administrasi karena Pendopo kehilangan dalih dan argumentasi, serta sembunyi agar lepas dari gugatan. Tidak menyadari, apa yang telah dilakukan pendopo sungguh berseberangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan keadilan. 

Pemerintahan bukanlah perusahaan. Namun managerial di dalamnya juga lekat dengan metode pengendalian dan kehangatan interaktif para pihak guna membangun rasa memiliki. Pengalaman, ketika manager asing harus mengendalikan dan mengelola perusahaan di Indonesia, ada aspek keteladanan yang tidak kita dapatkan. Manager itu, tiap pagi sebelum masuk ruangan, keliling menyapa pekerja setiap divisi perusahaan dengan pancingan pertanyaan : ‘…maaf barangkali ada saran masukan dan gagasan pagi ini untuk saya sebagai manager…?’
Narasi kalimat pertanyaan itu rutin terucap. Sungguh dahsyat sebagai refleksi bahwa manager bukan satu-satunya penentu keberhasilan meraih untung perusahaan. Sangat edukatif, karena manager juga figur pemimpin dalam lingkup terbatas yang tidak lepas dari keterbatasan. Karenanya menggali aspirasi adalah langkah strategis.

Dalam konteks membumikan keadilan, betapa arif bijak andaikata pendopo melakukan tradisi menggali saran, menimba masukan, juga dilakukan terhadap komunitas di luar lingkar birokrasi. Duduk bersama ditemani secangkir kopi yang tengah diunggulkan sebagai potret komoditas Jember. Kopi pada akhirnya tidak saja bernilai ekonomi, tetapi wahana meluruskan logika agar pendopo mendapatkan asupan untuk berpikir objektif dan terang hati. 

Logika yang sehat, pemikiran objektif dan sensitifitas nurani pendopo pada gilirannya akan menyejukkan Jember. Bupati akan menjadi Bapak yang hangat untuk dicurhati. 

Baca Juga : Event Porprov VII Dorong Perbaikan Sarana Olahraga dan Tingkatkan Roda Ekonomi 

 

Semua persoalan menjadi tuntas dengan pendekatan yang pantas. Media cetak dan elektronik menjadi sepi akan berita silang sengketa dan sengkarut kebijakan di Kabupaten Jember. Kerumunan yang tiap kali terjadi di alon-alon  tidak sarat dengan teriakan dan hujatan. Kalaupun ada aparat, maka senyum ramah aparat akan menjadi garda pelayanan bagi masyarakat. Tak ada lagi bakar bakar ban yang horor dan menakutkan. Tapi kapan mimpi ini jadi kenyataan? 

Persoalan kebijakan publik dalam kerangka otonomi daerah, sudah pasti ada. Termasuk di Jember. Namun jangan lupa, besar kecilnya persoalan dan upaya menyelesaikan tergantung dari konstruksi berpikir pendopo. Persoalan kecil menjadi dramatis karena otoritas pendopo  yang dicemari oleh kepiawaian pemburu kepentingan. Para pembisik yang tidak mudah ditelisik. Pada akhirnya membawa pendopo masuk dalam pusaran yang menjebak dan menuai badai. Bahkan secara politis dan perlahan menjadi sumbatan komunikasi yang menggerus elektabilitas. Bupati digugat, mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan. Jalanan macet, langit Jember menjadi gelap dengan asap. Meskipun unjuk rasa merupakan ekspresi konstitusional, namun frekuensi aksi semacam itu tidak membangun opini positif bagi pendopo. Jember tidak ramah keadilan. 

Karena itu wis wayahe agar pendopo melakukan evaluasi, menata konstruksi berpikir, membersihkan apriori dengan harapan beragam persoalan sebagai akibat kebijakan dapat diselesaikan di meja perundingan. Sudah saatnya, pendopo memiliki Tim Mediator yang secara fungsional dapat menjembatani komunikasi, mengkompromikan kehendak, menampung aspirasi serta merumuskan solusi berbagai masalah yang bisa diterima dengan hati. Masyarakat ingin, Bupati fokus menjalankan program. Bukan terhisap rutinitas menuntaskan persoalan. Ini baru Jember Keren. 

Penulis :

Dr. ARIES HARIANTO, S.H.,M.H

 Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dewan Pakar MD KAHMI Jember

Topik
Jember Mencari Keadilan

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya