JATIMTIMES - Kota Malang kembali mencuri perhatian tingkat nasional. Kali ini bukan soal inovasi pelayanan publik atau reformasi birokrasi digital, melainkan keberhasilan pemerintah kota meraih kualifikasi unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufik kepada Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, dalam gelaran Penganugerahan IKK 2025 di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga : Komitmen Hadapi Tantangan Iklim, Kota Malang Siap Jadi Metropolitan Berwawasan Lingkungan
IKK sendiri menjadi tolok ukur nasional untuk menilai kualitas kebijakan daerah melalui empat indikator utama. Mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik.
Sedangkan dengan capaian unggul tahun ini, Kota Malang dinyatakan mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, kualitas kebijakan kita meningkat. Kota Malang masuk dalam jajaran pemerintah kota berkualifikasi unggul bersama lima kota lain se-Indonesia,” ujar Ali.
Dalam kategori pemerintah kota, Kota Malang bergabung dengan Bontang, Cirebon, Denpasar, Padang, dan Surabaya. Daftar pendek yang menunjukkan kemampuan daerah merancang dan menjalankan kebijakan secara konsisten dan terukur.
Ali menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar plakat di rak kantor, melainkan buah kerja bersama seluruh ASN Pemkot Malang. Ia pun berkomitmen agar capaian yang diraih dapat dijaga sebgai sebuah amanah.
“Ini bukan capaian personal. Ini kerja kolektif semua perangkat daerah. Tugas berikutnya adalah menjaga amanah ini agar kualitas kebijakan kita terus naik,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Malang akan memperkuat sistem perencanaan, memperluas kolaborasi lintas OPD, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Baca Juga : Ronaldo Lolos Hukuman! CR7 Tetap Perkuat Portugal di Fase Grup Piala Dunia 2026
Sementara iru, Kepala LAN RI Muhammad Taufik mengingatkan bahwa IKK bukan hanya alat penilaian. Lebih dari itu, IKK merupakan ruang belajar bersama antarinstansi untuk memperkuat kapasitas analisis hukum dan analisis kebijakan.
“IKK harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Komunitas yang terbentuk dari forum ini adalah motor peningkatan kualitas kebijakan di masa depan,” pesannya.
Taufik berharap setiap instansi dapat menjadikan penilaian ini sebagai momentum perbaikan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar predikat tahunan.
Dengan raihan ini, Pemkot Malang dianggap berhasil membangun kultur birokrasi yang lebih modern, terbuka, dan adaptif. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.
Wawali Ali memastikan, penghargaan ini hanyalah permulaan. “Kami ingin kebijakan di Kota Malang semakin inklusif, responsif, dan berdampak langsung pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
