JATIMTIMES - DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak mendukung penuh langkah tersebut.
Dia menegaskan, keberadaan pansus tersebut merupakan bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan BUMD di Jatim. Menurutnya, upaya ini juga sejalan dengan perhatian pemerintah pusat yang mendorong optimalisasi BUMD di berbagai daerah.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Sampaikan Nota Keuangan: APBD 2026 Realistis, Adaptif, dan Tetap Berpihak pada Rakyat
“Ini juga merupakan direktif nasional, meskipun manifestasinya berbeda-beda. Kalau di Jawa Timur ya dibentuk pansus misalnya. Tapi intinya semua berikhtiar bersama-sama,” ujar Emil usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (3/11/2025).
Emil pun menyinggung pengalamannya saat menghadiri rapat di Komisi II DPR RI yang turut membahas optimalisasi BUMD di tingkat nasional.
“Sebagaimana kita ketahui, memang seluruh BUMD se-Indonesia menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Waktu itu kami hadir mewakili Gubernur bersama kepala daerah lain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana BUMD bisa bekerja lebih efisien dan berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu memastikan, Pemprov Jatim siap bersinergi dengan DPRD dan berbagai pihak untuk memastikan BUMD di Jatim bisa lebih bekerja optimal. Termasuk demi menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sejalan dengan arahan nasional dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.
Karena itu, ia mengharapkan, pansus yang dibentuk DPRD Jatim dapat menjadi wadah yang konstruktif. Tak lain untuk memberikan masukan dan evaluasi strategis dalam memperkuat peran BUMD.
“Harapannya, pansus BUMD ini menjadi sarana yang produktif dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD. Kami tentu siap bekerja sama sebaik-baiknya dengan DPRD agar pada ujungnya masyarakat mendapatkan BUMD yang berkinerja optimal,” urai Emil Dardak.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Paparkan Arah Pembangunan APBD 2026: dari Penguatan Infrastruktur hingga Layanan Publik
Lebih lanjut, ia juga menampik anggapan bahwa pembentukan pansus merupakan reaksi sesaat terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat yang memangkas anggaran ke daerah. Menurutnya, pansus yang terbentuk adalah bagian dari komitmen Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kinerja berbagai elemen organisasi daerah.
“Jadi tidak semata-mata satu tujuan saja, bukan sesuatu yang reaktif terhadap kebijakan fiskal pusat juga bukan. Tapi kita memang ingin terus mendorong kinerja dari berbagai elemen yang ada di pemprov, mulai dari OPD, BLUD, dan tentunya juga BUMD,” paparnya.
Diketahui, masa kerja pansus ditetapkan selama 6 bulan. Nantinya, pansus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DPRD Jatim pada rapat paripurna.
Terkait kinerja pansus yang baru dibentuk, Emil mengaku menunggu hasilnya. “Nanti kita tunggu pansusnya bekerja saja. Karena saya rasa memang BUMD ini memiliki peran penting,” pungkasnya.
