JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap memprioritaskan program strategis. Walaupun potensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat diproyeksikan mengalami penurunan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen Pemkot dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Menurutnya, strategi adaptif menjadi kunci agar program prioritas Kota Malang tetap berjalan.
Baca Juga : Laga Arema FC vs Persib Bandung, 1.607 Personel Fokus Amankan Suporter dan Pemain
“Program prioritas Kota Malang tetap akan dipersiapkan. Insyaallah tidak mengurangi porsi program strategis,” ujar Wahyu, Senin (22/9/2025), usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terkait rancangan KUA-PPAS APBD 2026.
Wahyu menjelaskan, salah satu skema yang disiapkan adalah memperkuat efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu juga membuka ruang koordinasi lebih erat dengan kementerian.
Pemkot Malang akan menyelaraskan prioritas daerah dengan program nasional pada berbagai program. Tujuannya agar mendapat dukungan anggaran lewat jalur kementerian.
“Kita ada pergeseran anggaran ke beberapa program kementerian. Jadi nanti bisa mengajukan ke kementerian sehingga mendapat alokasi melalui koordinasi pusat-daerah,” jelasnya.
Meski angka pasti TKD masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan RI, Wahyu berharap Kota Malang tetap mendapat porsi yang layak.
Baca Juga : Soroti Stagnasi Pendapatan Daerah, Banggar DPRD Jatim: Ini Harus Jadi Peringatan Dini
Terlebih, skema baru alokasi TKD akan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sehingga penurunan alokasi TKD di setiap daerah juga akan berbeda-beda.
Catatan JatimTIMES, Penurunan alokasi TKD ke Kota Malang diperkirakan mencapai Rp 267 Miliar hingga Rp 300 Miliar. Jika diprosentase, angka itu sekitar Rp 30 persen dari alokasi saat ini.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang juga mendorong Pemkot agar langkah antisipasi dilakukan sejak dini. Pembahasan detail efisiensi anggaran dijadwalkan berlangsung bersama dewan dalam rangkaian pembahasan APBD 2026.
