JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain pajak daerah, dewan legislatif juga turut mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk terlibat dalam upaya optimalisasi PAD tersebut.

"Prioritas kami tetap pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih diutamakan. Kemudian yang penting, PAD kita harus di genjot," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang H. Kholiq.

Baca Juga : Cegah Kecelakaan Berulang, Komisi D DPRD Jatim Desak Dishub Perketat Pemeriksaan Bus

Kholiq menyatakan, target serta capaian PAD di 2025 harus di evaluasi. Sehingga diharapkan pada tahun 2026, pemetaan potensi PAD bisa dimaksimalkan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

"Karena di 2025 ini kan belum tercapai, harapannya nanti 2026 itu PAD-nya bisa tercapai agar tidak ada ketergantungan terhadap dana perimbangan yang saat ini tergolong masih tinggi," ujarnya.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan BUMD diharapkan juga turut terlibat dalam optimalisasi PAD tersebut. "Terutama pendapatan yang kami fokuskan itu sebenarnya pendapatan yang dari BUMD kita," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan BUMD yang didorong oleh dewan untuk turut mengoptimalkan PAD tersebut meliputi Perumda Tirta Kanjuruhan, Artha Kanjuruhan, maupun Perumda Jasa Yasa. "Selama ini Jasa Yasa sama Artha Kanjuruhan kan masih belum optimal," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, saat ini DPRD Kabupaten Malang bersama Pemkab Malang sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2026.

Sementara itu, perkiraan target pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 sebesar Rp 4,9 triliun. Angka tersebut naik 2,37 persen dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Yakni yang hanya sebesar Rp 4,8 triliun.

Baca Juga : Unisba Blitar: 22 Tahun Membangun Pendidikan Berbasis Akhlak dan Inovasi

Rinciannya, PAD sebesar Rp 1,2 atau 24,62 persen dari total target pendapatan; Pendapatan transfer sebesar Rp 3,7 triliun atau 75,16 persen dari total target pendapatan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 11 miliar atau 0,22 persen dari total target pendapatan.

Angka tersebut menunjukkan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang. Artinya, ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi.

Mempertimbangkan hal itu, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang mendorong adanya penanganan serius dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan. Sehingga dapat mencapai target PAD. Yakni dari target sebelumnya pada APBD 2025 awal sebesar Rp 1,2 triliun. Naik sebesar Rp 18,1 miliar atau 1,50 persen pada tahun 2026

Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Malang ialah mendorong Pemkab Malang untuk mengoptimalkan keberadaan BUMD dalam optimalisasi PAD. "Itu yang kita genjot, makanya kita alokasikan untuk penyertaan modal meskipun nanti di Rancangan APBD belum tahu jumlahnya akan berapa," pungkas Kholiq.