JATIMTIMES - Ruang sipil (civic space) semakin sering dibicarakan, tapi juga semakin sempit dirasakan. Dari Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) mencoba menggugah kembali kesadaran itu lewat 1st International Student Conference on Human Rights 2025 bertema “Civic Space Protection, Social Justice, and Equality in the Era of Uncertainty”.

Bagi Dr. Aan Eko Widianto S.H., M.Hum, Dekan FH UB, civic space adalah fondasi demokrasi yang kini rapuh dihantam represi. “Ruang publik dalam demokrasi seharusnya menjadi milik warga. Tapi faktanya, ia sering dipersempit, diprovokasi, lalu ditunggangi. Akhirnya, ruang sipil kehilangan kemurniannya,” tegasnya, Selasa, (9/9/2025).

Baca Juga : 5 Orang Tewas dalam Serangan Udara Israel ke Markas Hizbullah di Lebanon

Aan mencontohkan, di Indonesia, aksi massa belakangan ini kerap ditangani dengan pendekatan represif. Tak jarang demonstran ditahan atau bahkan dijerat kasus hukum. Rekaman video dan laporan publik juga kerap memperlihatkan adanya infiltrasi aparat dalam aksi protes. “Itu yang membuat civic space jadi rentan. Demokrasi tanpa ruang sipil hanya akan jadi jargon kosong. Civic space itu oksigen bagi demokrasi. Kalau dicekik, demokrasi bisa mati,” ucapnya.

Fenomena serupa, kata Aan, juga tampak di banyak belahan dunia. Otoritarianisme tumbuh subur, pemerintahan represif menguat, sementara konflik antarnegara memperparah kerentanan ruang sipil. “Itulah kenapa civic space kita pilih jadi isu utama. Ini bukan isu lokal, tapi isu global,” ujarnya.

Aan menegaskan, generasi muda tak boleh berhenti pada diskusi di ruang kelas. Mereka harus hadir di garis depan menjaga demokrasi tetap hidup. “Hari ini kita lihat, demonstrasi banyak digerakkan oleh anak muda. Mereka kritis, berani, dan punya visi perubahan. Mahasiswa adalah agen yang bisa menjaga civic space tetap terbuka,” ungkapnya.

Konferensi ini menghadirkan peserta lintas negara, dari India hingga Afrika, serta akademisi dari Malaysia, Australia, dan Indonesia. Meski menghadirkan profesor dan pakar, FH UB menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama.

Lebih dari sekadar forum akademik, konferensi ini ingin membentuk jaringan mahasiswa lintas negara agar kesadaran menjaga ruang sipil bisa bergerak bersama.

Lebih lanjut, bahwa momentum konferensi ini juga bertepatan dengan September Hitam, bulan yang selalu mengingatkan pada sosok aktivis HAM Munir Said Thalib. Aan menyebut, konferensi ini sekaligus penghormatan atas warisan perjuangan Munir dalam menegakkan hak asasi manusia.

Baca Juga : Tak Disangka, Lahan Brandgang Lapas Malang Jadi Ladang Emas Edamame

“Isu HAM itu isu global. Dari Malang, kita ingin kirim pesan: ruang sipil harus dijaga, dihormati, dan diperluas. Dari ruang sipil yang sehat, demokrasi bisa bernapas,” tutupnya.

Konferensi internasional ini menjadi penanda bahwa pembahasan civic space tak bisa ditunda. Di era ketidakpastian, ketika demokrasi terguncang oleh krisis politik dan ekonomi, civic space menjadi arena pertarungan ide sekaligus penentu arah masa depan.

FH UB melalui konferensi ini ingin memastikan satu hal: bahwa ruang sipil bukan sekadar istilah akademik, melainkan ruang hidup bagi demokrasi, yang harus dijaga bersama oleh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat dunia.