JATIMTIMES — Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti tajam lambatnya kinerja penyerapan anggaran Pemprov Jatim pada Semester I tahun 2026. FPG menilai terdapat ketimpangan serius antara besarnya tambahan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dengan realisasi belanja fisik di lapangan.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sumardi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Raperda P-APBD Jatim 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga : DPRD Kabupaten Blitar Maknai HUT Ke-81 RI, Semangat Proklamasi Jadi Energi Pembangunan
Dalam rancangan P-APBD 2026, alokasi Belanja Modal dinaikkan menjadi Rp2,16 triliun. Peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang melonjak drastis dari Rp183 miliar pada APBD murni menjadi Rp999 miliar. Namun, lonjakan alokasi anggaran ini belum diimbangi dengan kecepatan eksekusi program.
"Realisasi Belanja Modal Semester I tahun 2026 masih sekitar 16,37 persen," kata Sumardi mengungkapkan rendahnya serapan anggaran pembangunan infrastruktur fisik tersebut.
FPG menilai lambatnya penyerapan anggaran berisiko memicu kembali pembengkakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Oleh karena itu, FPG mendesak Pemprov Jatim untuk melakukan rasionalisasi terhadap alokasi belanja yang belum siap dieksekusi.
"FPG meminta setiap tambahan pagu disertai dengan kesiapan proyek, jadwal pengolahan, target fisik, dan kebutuhan yang terukur. Anggaran yang belum siap dilaksanakan sebaiknya dirasionalisasikan agar tidak menjadi SiLPA," tegas Sumardi.
Selain sektor belanja modal, Golkar juga mempertanyakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dinaikkan menjadi Rp302,35 miliar. Padahal, realisasi BTT pada tahun anggaran 2025 lalu hanya terpakai sebesar Rp124,3 miliar.
Di tengah catatan kritis mengenai belanja infrastruktur, FPG mengingatkan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan penyelesaian kewajiban pembayaran komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam THR dan Gaji ke-13 T.A. 2025 sebesar kurang lebih Rp274,57 miliar bagi guru ASN daerah. FPG menuntut hak para pendidik ini dipastikan tuntas sebelum mengalokasikan anggaran untuk belanja lainnya.
Baca Juga : Kepergok Buka Laci Uang di Toko Plastik Malang, Pencuri Dibekuk Polisi
FPG juga mendorong pembenahan tata kelola BUMD serta perbaikan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan retribusi agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun memberikan sejumlah catatan evaluatif, Fraksi Partai Golkar menyatakan siap mengawal Raperda P-APBD T.A. 2026 ke tahap pembahasan selanjutnya.
"Berdasarkan penjelasan di atas, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima dan mendukung Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," pungkasnya.
