JATIMTIMES – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu terus mematangkan penyesuaian basis data kemiskinan untuk penyaluran bantuan sosial. Yakni dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju data pensasaran bertepat sasaran berbasis tingkat kesejahteraan atau skala desil (Desil 1–10) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah penyesuaian ini guna memastikan penyaluran pelbagai Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Batu, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT benar-benar tepat sasaran. Di sisi lain, Dinsos juga menegaskan komitmen transparansi dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan mekanisme penyanggahan atau banding data.
Baca Juga : Pastikan Ruang Belajar Layak, Cahyo DPRD Jatim Kawal Revitalisasi Sekolah di Surabaya
Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Kota Batu, Mustakim, menjelaskan bahwa perubahan sistem pendataan kini menuntut kategorisasi yang lebih detail bagi tiap kepala keluarga maupun individu di Kota Batu.
"Kalau dulu di DTKS pengelompokannya masih berskala umum, sekarang melalui penyesuaian DTSEN data tiap warga sudah terbagi menjadi 10 tingkat desil. Penerima prioritas bantuan sosial berada di tingkat paling rendah, yakni Desil 1 hingga Desil 4," ujar Mustakim saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Mustakim tidak menampik bahwa dalam dinamika di lapangan, kerap ditemui kendala validitas data. Misal, keluhan warga yang merasa tergolong tidak mampu namun tidak terdata dalam desil penerima bantuan, atau sebaliknya, warga ber-desil tinggi yang sejatinya sudah mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Mustakim menegaskan bahwa sistem pendataan saat ini bersifat dinamis dan membuka ruang transparansi melalui mekanisme banding atau cek bansos.
"Masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdaftar, atau kondisi ekonominya berubah, misalnya mengalami kemerosotan ekonomibbisa mengajukan proses perubahan desil atau banding. Data itu tidak kaku, bisa diusulkan kembali," jelasnya.
Ia memaparkan, proses pengajuan perbaikan atau penyanggahan data desil tersebut dapat dilakukan secara berjenjang. Warga dapat memanfaatkan fitur pada aplikasi Cek Bansos atau berkoordinasi langsung dengan para petugas lapangan yang disiagakan di tiap wilayah.
Baca Juga : Pemkot Batu Minta Seluruh SKPD Prioritaskan Produk UMKM Lokal untuk Konsumsi Agenda Kedinasan
"Warga yang ingin mengajukan banding bisa menghubungi Pendamping Sosial, Petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat desa/kelurahan, atau datang langsung ke Dinas Sosial. Nanti akan ada proses verifikasi faktual untuk mengecek apakah kriteria fisiknya—seperti kondisi rumah, aset, dan kriteria kategori miskin lainnya—sesuai untuk dilakukan penyesuaian desil," lanjut Mustakim.
Saat ini, Dinsos Kota Batu bersama pihak desa dan kelurahan tengah gencar melakukan tabulasi dan pemutakhiran data By Name By Address (BNBA) berbasis desil ini. Proses verifikasi ketat terus berjalan untuk membersihkan data dari potensi duplikasi maupun ketidaktepatan sasaran sebelum bantuan dikucurkan ke masyarakat.
"Prinsipnya kami ingin data ini sevalid mungkin. Dengan adanya keterbukaan informasi dan peran aktif masyarakat dalam memperbarui datanya, kita berharap program perlindungan dan jaminan sosial di Kota Batu benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan," pungkasnya.
