JATIMTIMES - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah yang membutuhkan jangkauan penegakan hukum lebih luas.
Berdasarkan salinan Perpres Nomor 40 Tahun 2026 yang dipublikasikan melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, regulasi tersebut ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku pada hari yang sama setelah diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 76.
Baca Juga : 4 Kabupaten di Jatim yang Merayakan Hari Jadi pada Agustus 2026, Cek Tanggalnya
Daftar 7 Kejaksaan Negeri Baru
Dalam Pasal 1 Perpres Nomor 40 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri berikut:
• Kejaksaan Negeri Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
• Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang di Kabupaten Serang, Banten.
• Kejaksaan Negeri Tana Tidung di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.
• Kejaksaan Negeri Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
• Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
• Kejaksaan Negeri Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
• Kejaksaan Negeri Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Adapun lokasi kedudukan masing-masing Kejaksaan Negeri adalah:
• Kejari Pangandaran di Parigi.
• Kejari Kabupaten Serang di Ciruas.
• Kejari Tana Tidung di Tideng Pale.
• Kejari Kubu Raya di Sungai Raya.
• Kejari Lima Puluh Kota di Harau.
• Kejari Raja Ampat di Waisai.
• Kejari Pesisir Barat di Krui.
Meski telah resmi dibentuk, pengoperasian ketujuh Kejaksaan Negeri tersebut tidak dilakukan sekaligus. Sesuai Pasal 3 Perpres Nomor 40 Tahun 2026, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja, serta waktu operasional masing-masing Kejari akan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Perpres juga membuka peluang bagi pemerintah daerah di tujuh kabupaten tersebut untuk menyediakan lahan sesuai kebutuhan sebagai lokasi pembangunan gedung Kejaksaan Negeri.
Pasal 5 Perpres Nomor 40 Tahun 2026 menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anggaran pembentukan, pembinaan, hingga pelaksanaan tugas dan kewenangan tujuh Kejaksaan Negeri baru bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Pemerintah memastikan pelayanan hukum tetap berjalan selama masa transisi. Hingga kepala Kejaksaan Negeri yang baru dilantik, seluruh penanganan perkara pidana maupun perkara lainnya tetap dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri yang selama ini membawahi wilayah Pangandaran, Kabupaten Serang, Tana Tidung, Kubu Raya, Lima Puluh Kota, Raja Ampat, dan Pesisir Barat.
Dengan terbitnya Perpres Nomor 40 Tahun 2026, pemerintah berharap pelayanan hukum di daerah menjadi lebih efektif, memperpendek rentang kendali penanganan perkara, serta memudahkan masyarakat memperoleh layanan Kejaksaan di wilayahnya masing-masing.
