JATIMTIMES - Pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 menjadi sorotan setelah berdampak pada terhentinya program distribusi buku ke berbagai daerah. Di saat yang sama, sorotan juga tertuju pada rencana anggaran pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Kepala Perpusnas Aminudin Aziz mengungkapkan, pemangkasan anggaran membuat sejumlah program literasi yang selama ini berjalan tidak dapat dilanjutkan.

Baca Juga : Hadiah Juara Piala Dunia 2026 Fantastis! FIFA Siapkan Rp 918 Miliar dan Cincin Juara Perdana

"Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan bantuan buku misalnya," ujar Aminudin saat rapat bersama Komisi X DPR pada Kamis (16/7/2026).

Aminudin menjelaskan, Perpusnas sebelumnya memiliki program pembagian 1.000 buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga puskesmas. Program yang berjalan pada 2024-2025 itu, menurutnya, mendapat sambutan positif dari masyarakat.

"Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, puskesmas itu tahun 2024-2025. Satu lokus 1.000 buku. Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," katanya.

Namun, program tersebut dipastikan tidak berlanjut pada tahun ini karena keterbatasan anggaran. "Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," ujar Aminudin.

Tak hanya distribusi buku, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan dan renovasi perpustakaan, pengadaan teknologi informasi, hingga meubelair juga ikut terdampak.

"Bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan; bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubelair itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu juga berteriak," ungkapnya.

Berdasarkan paparan dalam rapat, anggaran Perpusnas pada 2026 hanya mencapai Rp 377,9 miliar. Angka itu turun sekitar Rp 343,1 miliar dibanding pagu awal anggaran 2025 yang sebesar Rp 721 miliar, atau menyusut hampir 48 persen.

Pemangkasan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah program yang selama ini menyasar peningkatan budaya baca masyarakat di berbagai daerah. 

Di sisi lain, sehari sebelumnya sorotan publik juga tertuju pada rencana pengadaan kipas angin dalam program Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,8 triliun.

Dalam rapat yang digelar Rabu (15/7/2026), sejumlah anggota DPR mempertanyakan dasar kebutuhan pengadaan tersebut. Mereka mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai spesifikasi barang, instansi pelaksana, maupun dasar perhitungan nilai anggarannya.

Saat dimintai penjelasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pengadaan kipas angin tersebut bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.

Baca Juga : Dosen Hukum UGM Diintimidasi usai Kritik Menteri PU, Data Pribadi Disebar dan Diminta Hapus Cuitan

Ia juga mengaku tidak mengetahui rincian pengadaan yang menjadi perhatian DPR tersebut.

Sorotan terhadap dua kebijakan anggaran itu kemudian memunculkan perbincangan di ruang publik. Terutama terhentinya program distribusi buku Perpusnas memicu beragam respons di media sosial. Sejumlah warganet mengaku merasakan langsung manfaat bantuan buku tersebut, terutama bagi komunitas literasi di daerah.

Akun @andikodok*** mengaku lembaganya pernah menjadi salah satu penerima bantuan buku dari Perpusnas.

"Kami salah satu penerima manfaat dari program ini, di mana sulitnya cari buku donasi yg berkualitas saat itu dapat dari Perpusnas dan Gramedia, sayang sekarang ga ada lagi," tulisnya.

Pengalaman serupa dibagikan akun @singgah.b**** yang mengaku berasal dari Timika, Papua Tengah. Ia mengatakan bantuan buku dari Perpusnas dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan literasi, mulai dari taman baca hingga pojok baca di sekolah.

"Kami di Timika, Papua Tengah adalah salah satu penerima fasilitas bantuan buku Perpusnas tahun lalu. Selain untuk lapak baca dan taman baca kami, bisa kami manfaatkan juga untuk program pojok baca di sekolah-sekolah dan komunitas literasi di Timika. Sedih dan sakit hati sekali begitu tahu program ini tdk bisa jalan karena anggarannya dikurangi lagi," tulisnya.

Sementara itu, akun @drtanshot* menilai penghentian program tersebut dapat berdampak terhadap perkembangan literasi nasional.
"Kemunduran literasi bangsa pd kulminasinya," komentarnya.

Komentar lain juga datang dari akun @hendikyu** yang menilai kebijakan anggaran pemerintah akan berdampak langsung pada masyarakat.

"Kata siapa siapa pun presidennya, gak ngaruh ke kehidupan kita. Nyatanya banyak sekali pengaruhnya," tulisnya.