Pemasangan banner kartu tani oleh DKPP Kabupaten Probolinggo. (Foto: Bilhaqnazal/Probolinggotimes)
Pemasangan banner kartu tani oleh DKPP Kabupaten Probolinggo. (Foto: Bilhaqnazal/Probolinggotimes)

Persoalan pupuk urea bersubsidi di kalangan petani Kabupaten Probolinggo, kembali menjadi perbincangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo memberikan, Senin, (28/9/2020). 

Menurut Koordinator Pupuk Kaltim Kabupaten Probolinggo Amri, menyampaikan, stok pupuk bersubsidi masih ada, bukan kosong apalagi langka. Serapan pupuk bersubsidi sejauh ini sudah mencapai 89 persen dari total 33 ribu ton. Namun, yang menjadi kendala di lapangan, tentu bukan hanya itu. 

Baca Juga : Pemerintah Arab Saudi Perbolehkan Umroh, Tapi dengan Tahapan Berikut Ini

Amri mengaku, adanya perubahan regulasi pemerintah pusat hingga 3 kali, membuat para petani kebingungan. Bahkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

“Sebulan ini sudah ada 3 kali perubahan regulasi. Pertama, petani wajib menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kedua, petani harus mengisi formulir, dan mengirim foto lahan tanam. Lalu ketiga, cukup formulir saja tanpa foto lahan,” imbuhanya. 

Adanya regulasi tersebut benar-benar membuat petani kesulitan dan tidak bisa dijadikan patokan. Terlebih lagi, stok dan kebutuhan pupuk tahun ini tidak berbanding lurus. “Jadi bukan soal pupuknya saja. Tapi juga soal regulasi yang membuat petani sambatan,” ujar Amri. 

Terpisah, menurut Kabid Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian DKPP Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno, menyampaikan, beberapa solusi bagi petani untuk dapat mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah. 

“Memang harus berlaku kartu tani. Misalkan belum siap maka petani tetap boleh menebus pupuk dengan syarat harus tercantum nama petani di e-RDKK dan juga melampirkan foto kopi KTP dengan tujuan pencocokan data. Karena sebelum persyaratan tersebut diselesaikan maka sesuai dengan keputusan pusat,” ujarnya. 

Baca Juga : Sulit Padamkam Api, PMK Kerahkan Alat Berat ke Gudang Popok yang Membara

Untuk mendapatkan kartu tani, petani harus memiliki identitas lengkap. Melakukan usaha tani dan tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok. Setelah persyaratan terpenuhi, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) akan mendata dan melakukan verifikasi data. 

Saat ini merupakan tahap persiapan penggunaan kartu tani. Diprediksi baru dapat diterapkan secara efektif pada tahun depan. Karenanya, saat ini penyaluran pupuk kepada petani masih mengacu pada e-RDKK yang sudah dibuat pada awal tahun. 

Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan petani dalam jangka waktu setahun. “Kartu tani pada prinsipnya sebagai alat kontrol agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, seperti saat ini kondisi pupuk bersubsidi yang semakin menipis,” pungkasnya.