Drs. Saiful Anam M.Pd, Anggota Komisi D dari PDI Perjuangan (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Drs. Saiful Anam M.Pd, Anggota Komisi D dari PDI Perjuangan (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Anggota DPRD Lumajang dari PDI Perjuangan Drs. Saiful Anam M.Pd menyatakan sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Lumajang. Ini lantaran data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang yang menyebutkan lama rata-rata pendidikan warga Lumajang hanya 6,8 tahun.

Artinya jika diambil rata-rata, pendidikan warga Kabupaten Lumajang hanya setara dengan SMP kelas 1, itupun tidak sampai lulus. Karena untuk lulus SMP ditambah dengan pendidikan SD butuh 7 tahun.

Baca Juga : Ikhtiar Capai Visi Rahmatan lil Alamin, UII Beri Beasiswa Santri Unggulan Tiap Tahun

"Ini bisa diartikan juga anak-anak putus sekolah masih tinggi di Lumajang. Kalau data ini benar, maka usaha untuk menaikkan IPM Lumajang akan sangat sulit, karena lama rata-rata pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan IPM sebuah kabupaten," kata Drs. Saiful Anam kepada media ini.

Saiful Anam kemudian meminta kepada Pemkab Lumajang untuk memberikan perhatian serius kepada pembangunan pendidikan. Agar wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994, benar-benar terwujud di Lumajang.

"Program Wajib Belajar di Indonesia sudah digaungkan sejak tahun 1994, pada era Menteri Wardiman. Sementara kondisi pendidikan kita di Lumajang masih seperti ini. Makanya harus ada kebijakan yang serius dari Pemkab dan Bupati Lumajang untuk dibidang pendidikan ini," kata Saiful Anam kemudian.

Anggota Komisi D menyatakan tidak sependapat jika program penyetaraan melalui Kejar Paket dibuat permanen, karena pogram Kejar Paket itu merupakan program sementara untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan.

"Kalau bicara kualitas, tentu beda antara pendidikan formal dengan program Kejar Paket. Makanya yang harus diupayakan adalah pendidikan formal, dan jangan sampai program Kejar Paket ini dijadikan andalan, apalagi sampai permanen," tegas Saiful kemudian.

Baca Juga : Jelang Pendaftaran Anggota Dewan Pendidikan Kota Malang 2021-2025, Berikut Persyaratannya

Dikatakan Saiful, dalam konteks peningkatan IPM, maka pendidikan di Lumajang harus ditingkatkan kualitasnya dengan memaksimalkan angaran yang ada.

"Kalau kondisi pendidikan kita seperti ini, bagaimana bisa generasi kita bisa menjadi indikator peningkatn IPM. Makanya, saya akan minta segera digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, untuk mengetahui kondisi pendidikan di Lumajang," ucapnya kemudian.