Jika 6 Bulan Penunggak Pajak Tambang Tak Melunasi, Pemkab Akan Limpahkan Ke Kejaksaan | Lumajang TIMES

Jika 6 Bulan Penunggak Pajak Tambang Tak Melunasi, Pemkab Akan Limpahkan Ke Kejaksaan

Aug 26, 2019 10:23
Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

Terkait tunggakan pajak oleh pengusaha tambang pasir di Lumajang yang nilainya mencapai Rp. 2,3 Milyar, Pemkab berencana untuk melibatkan Kejaksaan Negeri Lumajang untuk melakukan penagihan.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, Hari Susiati SH melalui sambungan teleponnya kepada media ini, Minggu (25/8) malam.

Menurutnya tunggakan pajak tambang senilai Rp 2,3 milyar terjadi pada 7 perusahaan, sebagian diantaranya sudah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebagian.

"Penagihan kita lakukan dengan dua cara, pertama kita kirimi surat, yang kedua kita datang untuk melakukan penagihan paksa. Pak Bupati memberikan waktu enam bulan. Jika tetap tidak  melakukan pembayaran, maka kita akan limpahkan ke Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, untuk melakukan penagihan, karena kita tidak memiliki juru sita," kata Hari Susiati SH, melalui sambungan ponselnya.

Hari Susiati SH tidak memberikan rincian tentang nama perusahaan yang melakukan penunggakan pajak, namun menyebut PT. LJS sebagai salah satu penunggak pajak terbesar yang nilai sekitar Rp. 500 Juta. 

"Saya sedang diklat di Surabaya mas, untuk data pastinya ada di kantor. Jadi sudah ada beberapa yang mulai membayar tunggakan pajaknya, artinya sudah ada itikad baik. Pak Bupati memberikan waktu enam bulan agar pengusaha tambang itu segera melunasi pajaknya," jelas Hari Susiati kemudian.

Sementara owner PT. LJS ketika belum berhasil kami hubungi. Beberapa kali hubungi melalui ponselnya tidak diterima, termasuk beberapa pesan WhatsApp juga tidak dibalas.

Topik
lumajang Berita Lumajang tunggakan pajak pengusaha tambang pasir di Lumajang kejaksaan negeri lumajang Plt Kepala Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Hari Susiati SH

Berita Lainnya