Wali Kota Mas Ibin Sinergikan MBG dan KMP untuk Perkuat Ekonomi dan Gizi Warga Kota Blitar

JATIMTIMES – Pagi itu, Ruang Sasana Praja, Rabu (1/9/2025), menjadi saksi penting langkah Pemerintah Kota Blitar memperkuat sinergi antara dua program strategis nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Rakor yang dipimpin langsung Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menghadirkan para mitra yayasan penyelenggara MBG, kepala dapur sekolah penyelenggara program gizi (SPPG), hingga perwakilan Koperasi Merah Putih.

“Program makan bergizi gratis ini dan Koperasi Merah Putih sama-sama merupakan program unggulan strategis nasional. Keduanya harus saling mengisi. Kami diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk memastikan MBG berjalan dengan baik di Kota Blitar,” kata Mas Ibin dalam arahannya. Ia menegaskan, target besar dari program ini adalah melayani sekitar 60 ribu sasaran di Kota Blitar. Hingga saat ini, capaian masih berada di kisaran 20–30 persen, namun diyakini bisa dikebut dengan kolaborasi multipihak.

Baca Juga : Job Fair Inklusif 2025, Hadirkan 1.848 Loker Luar Negeri dan 163 Loker bagi Diffabel

Bagi Mas Ibin, Koperasi Merah Putih di Blitar sudah bergerak dengan berbagai unit usaha: warung, kios, hingga produksi pangan skala kecil. Potensi ini, menurutnya, dapat menopang penyediaan bahan baku dapur-dapur MBG. “Sebagian anggota KMP ada yang punya pabrik tahu, tempe, bahkan UMKM, petani, hingga peternak. Jadi bahan baku untuk makan bergizi gratis bisa langsung dipasok dari anggota koperasi. Sinergitas ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menggeliatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Kolaborasi ini dipandang sebagai cara paling efektif menjaga keberlanjutan program. KMP tidak hanya menjadi penopang logistik, melainkan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi anggota yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro dan kecil.

Mas Ibin juga menyinggung isu penting terkait kualitas dan keamanan makanan. Ia menjelaskan, Pemkot telah membentuk Satgas Pelaksanaan MBG yang terdiri dari Forkopimda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga aparat keamanan. Tugas satgas adalah melakukan monitoring harian di setiap dapur penyelenggara.

“Standar operasional prosedur kami terapkan ketat. Makanan yang sudah dikemas punya rentang waktu distribusi yang jelas agar tetap aman dikonsumsi. Bahan baku juga kami tekankan harus fresh. Kadang kalau ada ulat di sayur segar, justru itu tanda bahan masih alami, bukan karena proses masak yang keliru,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan terbesar justru pada skala produksi. “Biasanya orang masak lima sampai sepuluh porsi untuk keluarga, atau seratus porsi saat hajatan. Sekarang harus 3.000 porsi per dapur. Itu butuh adaptasi beberapa bulan. Tapi kami siaga penuh. Tim kesehatan sudah siap bergerak cepat jika ada laporan kejadian luar biasa,” imbuhnya.

Selain pengawasan, Pemkot Blitar juga memastikan seluruh dapur penyelenggara memenuhi aspek legalitas dan kesehatan lingkungan. Mas Ibin menegaskan, semua SPPG wajib memenuhi izin dan standar kebersihan. “Kami turun langsung ke lapangan untuk cek sanitasi, kesehatan lingkungan, hingga pengelolaan sampah. DLH juga disiapkan untuk mendukung. Jadi semuanya kami tangani agar program berjalan dengan baik,” ujarnya.

Setiap minggu, laporan pelaksanaan MBG juga dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Transparansi ini menjadi cara Pemkot memastikan kepercayaan pemerintah pusat sekaligus menjaga akuntabilitas publik.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto, menegaskan bahwa KMP siap menjadi mitra strategis SPPG. “Arahan Wali Kota jelas, dua program strategis nasional ini harus jalan bersama. Teman-teman KMP siap. Mulai dari beras premium, telur, hingga daging bisa dipenuhi. Ini kolaborasi yang bagus dan luar biasa,” ujarnya.

Baca Juga : Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Wali Kota Eri Ajak Warga Surabaya Tanamkan Nilai Pancasila

Namun, ia menambahkan bahwa sinergi tidak berarti memutus rantai suplai lama. “Total ada 21 koperasi merah putih di Kota Blitar. Tapi kami tidak langsung menggantikan supplier yang sudah ada. Kita harus membangun kerjasama yang saling menguntungkan, bukan menyingkirkan. Dengan begitu harga bisa lebih seragam dan stabil, dan semua pihak tetap berjalan,” jelas Juyanto.

Pemkot Blitar menilai, kolaborasi MBG dan KMP ini tidak hanya tentang pemenuhan gizi anak, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan koperasi yang anggotanya merupakan petani, peternak, hingga produsen pangan lokal, maka manfaat program bisa meluas: gizi anak terpenuhi, ekonomi rakyat bergerak.

“Harapan kami, program ini bisa selesai cepat, target 60 ribu sasaran bisa terpenuhi, dan pada saat yang sama ekonomi warga juga berputar. Jadi manfaatnya ganda,” tegas Mas Ibin.

Juyanto menambahkan, jika kerjasama ini berjalan lancar, akan tercipta ekosistem pangan lokal yang kuat. “Bayangkan, anak-anak mendapat makanan sehat, sementara bahan baku didapat dari petani dan UMKM Blitar sendiri. Itu keberlanjutan yang nyata,” ujarnya.

Dalam suasana rapat yang berlangsung lebih dari dua jam, para mitra MBG dan KMP menyampaikan komitmen yang sama: memastikan setiap piring makan siang yang disajikan tidak hanya bergizi, tapi juga menjadi simbol gotong royong ekonomi lokal. Tantangan masih ada, mulai dari adaptasi dapur dalam skala besar hingga konsistensi distribusi. Namun optimisme terasa jelas.

Mas Ibin menutup arahannya dengan nada optimis. “Kami berproses, dan insyaallah ke depan akan semakin baik. Dengan sinergi ini, Kota Blitar tidak hanya menjalankan program pusat, tapi juga memberi makna lebih: memperkuat ekonomi warganya sendiri.”