Hanura Jatim Usulkan Digital Vote untuk Pemilu 2029 dan 2031

JATIMTIMES - Dalam forum diskusi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) se-Jatim yang dihadiri berbagai partai politik, Partai Hanura Jawa Timur menyampaikan gagasan progresif yang dinilai relevan dengan tantangan demokrasi di era digital.

Sekretaris DPD Hanura Jatim, Akhmad Nurkholis atau yang akrab disapa Gus Nur, mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu di masa depan, khususnya tahun 2029 dan 2031, mulai mempertimbangkan penerapan sistem Digital Vote (E-Voting) serta penguatan regulasi melalui sistem Proporsional Tertutup.

Baca Juga : Akhirnya Bupati Malang Resmi Lantik Budiar sebagai Sekretaris Daerah Setelah Kosong Dua Tahun

Usulan ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 yang menegaskan tentang penyelenggaraan Pemilu tingkat nasional dan daerah. Hanura Jatim menilai bahwa ke depan, tantangan utama demokrasi bukan hanya pada kompetisi politik, tetapi juga efisiensi, transparansi, dan integritas Pemilu.

E-Voting Berbasis Sidik Jari dan e-KTP

Menurut Gus Nur, penerapan E-Voting berbasis sidik jari dan e-KTP merupakan solusi untuk menciptakan Pemilu yang bersih, efisien, dan minim kecurangan.

“Dengan sistem ini, pemilih hadir di TPS, melakukan verifikasi sidik jari, lalu menekan nomor partai atau calon yang dipilih. Data suara otomatis masuk ke tabulasi di TPS dan langsung terintegrasi dengan server KPUD,” jelasnya.

Ia menambahkan, sistem ini akan menghilangkan perbedaan antara jumlah kehadiran dan jumlah suara yang diperoleh. Setiap suara tercatat secara akurat, real time, dan siap direkap tanpa menunggu proses manual yang panjang.

Hanura Jatim juga menilai digitalisasi Pemilu akan memangkas potensi sengketa hasil suara. Selama ini, salah satu sumber masalah adalah selisih data antara hasil perhitungan di lapangan dan tabulasi tingkat atas. Melalui E-Voting, transparansi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.

Proporsional Tertutup untuk Perkuat Partai

Selain digitalisasi Pemilu, Hanura Jatim juga mengusulkan penerapan sistem Proporsional Tertutup. Dalam model ini, rakyat memilih partai, sementara partai bertanggung jawab menyiapkan kader terbaiknya untuk duduk di parlemen.

Baca Juga : Generasi Cerdas Finansial: Wali Kota Blitar Dorong Anak Muda Melek Investasi

Skema tersebut diyakini mampu memperkuat fungsi partai sebagai wadah rekrutmen politik yang sehat. Dengan demikian, politik transaksional berbasis popularitas individu dapat diminimalisasi, sementara kualitas kaderisasi partai semakin diutamakan.

Forum diskusi ini memperlihatkan bahwa wacana digitalisasi demokrasi semakin menemukan momentumnya. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, gagasan Hanura Jatim dinilai layak mendapat perhatian sebagai upaya modernisasi Pemilu sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan inovasi. Jika Pemilu terus berjalan dengan pola lama, risiko kecurangan dan inefisiensi akan tetap menghantui. Sebaliknya, dengan keberanian melangkah ke arah digital, bangsa ini dapat membangun Pemilu yang lebih kredibel, efisien, dan berintegritas,” tegas Gus Nur.