MBG Ramadan Dikeluhkan Warga, Kreator di Inggris Ini Bandingkan dengan Standar Negara Maju

JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Sejak hari pertama masuk sekolah usai libur awal Ramadan, media sosial diramaikan keluhan para orang tua soal menu yang dinilai tak sesuai bujetnya Rp15 ribu.

Di Bojonegoro, seorang wali murid bernama Henny Puji Ningsih mengaku kaget karena anaknya menerima paket MBG untuk jatah tiga hari sekaligus. Isinya pun sederhana, tiga butir telur, satu buah pir, dan satu porsi bubur ubi ungu.

Baca Juga : Jangan Salah Jam! Ini Waktu Paling Aman untuk Olahraga Saat Puasa

“Itu untuk tiga hari. Kami hanya ingin kejelasan, apakah sudah sesuai dengan anggaran Rp 15.000 per hari. Kalau memang sudah sesuai, tolong dijelaskan supaya kami para wali murid paham,” kata Henny, dikutip detikjatim, Rabu (25/2/2026).

Ia menekankan, para orang tua bukan menolak program tersebut. Namun mereka meminta transparansi alokasi anggaran agar tidak memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Contoh menu MBG Ramadhan di SDN Lawang 6. (Foto: Facebook)

Keluhan serupa juga datang dari wali murid di SD Negeri wilayah Kecamatan Semanding, Tuban. Orang tua yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebut anaknya hanya menerima buah belimbing, donat, serta susu kemasan ukuran kecil untuk satu hari menu MBG. 

Di media sosial, foto-foto keluhan menu MBG saat Ramadhan juga beredar luas. Ada yang menunjukkan roti kecil, jambu kristal, snack kemasan, hingga singkong rebus. Warganet pun ramai memperdebatkan apakah menu tersebut sudah memenuhi standar gizi dengan anggaran Rp 15 ribu per hari.

Kritik juga datang dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Malang, Supriyanto, mengungkapkan menu MBG hari pertama di sekolahnya berupa roti abon, jeruk, dan kering tempe.

“Harusnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi. Seperti keseimbangan antara proteinnya harus ada. Jadi harapan kami MBG ada, namun untuk kualitasnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” ungkap Supriyanto.

Ia menambahkan, keberadaan susu dan tambahan protein hewani akan membuat menu lebih ideal. “Misal kalau ada susu, ada proteinnya. Lalu ada buah segar dan itu lebih ideal menurut saya,” imbuhnya.

Ramainya keluhan MBG di bulan Ramadan lantas direspons oleh Forendelba, konten kreator sekaligus pebisnis lulusan Akuntansi IPB yang kini tinggal di Inggris.

Dalam pernyataannya, ia meminta program MBG dihentikan sementara bila pemerintah belum mampu menjamin standar gizi, keamanan pangan, dan transparansi anggaran.

“Saya menuntut program MBG ini dihentikan 100% selama pemerintah tidak bisa menjamin standar gizinya, keamanan pangan, dan transparansi anggarannya,” tegas Foren, dikutip Instagram pribadinya, Rabu (25/2/2026). 

Ia membandingkan dengan praktik program MBG yang sama di negara maju. “Karena kalau di negara maju, program makan gratis ini tuh bukan sekedar bagi-bagi nasi. Tapi ada standar-standarnya seperti standar kalori per kelompok usianya, standar minimal protein hewaninya, kemudian juga diadakan uji keamanan bahan bakunya,” ujarnya.

Menurut Foren, dapur produksi juga harus memiliki SOP higienitas yang ketat, disertai audit rutin yang hasilnya dapat diakses publik.

“Ada juga SOP terkait tingkat higienis dapur produksinya. Kemudian juga dilakukan audit rutin dan laporan audit tersebut juga bisa diakses oleh rakyatnya di website pemerintah. Jadi di Indonesia harusnya juga sama dong sistemnya. Seluruh standar itu harus bisa diakses oleh rakyat karena itu dari uang rakyat,” katanya.

Baca Juga : Ramai Isu Dana Zakat untuk MBG, Kiai Marzuki Mustamar: Mohon, Jangan Diteruskan!

Ia menyindir pemerintah agar tidak hanya meniru program negara maju, tetapi juga menghadirkan sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat. “Jangan cuma nyontoh program negara maju, tapi hal-hal yang menguntungkan rakyatnya itu tidak diadakan,” ujarnya.

Forendelba juga menyinggung soal wacana transformasi digital dan penggunaan AI yang kerap digaungkan pemerintah.

“Pemerintah juga sering banget kan gembar-gembur AI dan transformasi digital. Berarti sistem transparansi real-time untuk program ratusan triliun rupiah ini seharusnya bukan yang sulit dong bagi pemerintah,” katanya.

Ia bahkan menawarkan bantuan secara terbuka. “Kalau memang tidak ada yang bisa membuatkannya di sana, dengan berbagai alasan, apalagi alasannya karena anggaran, saya dan suami saya sangat bisa membuatkan sistem tersebut untuk rakyat,” ujarnya.

Forendelba juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kasus keracunan dalam program MBG dinilai persentasenya kecil.

“Dalam kebijakan publik, satu kasus yang membahayakan anak itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk melakukan audit total. Jadi negara itu tidak boleh menunggu angka (korban) besar baru bertindak,” katanya.

“Kemarin sangat disayangkan sekali Presiden Indonesia malah mengatakan bahwa kalau yang keracunan itu persentasenya sangat kecil. Wow,” lanjutnya dengan nada keheranan. 

Menurut Foren, yang seharusnya dilakukan saat ini adalah tindakan tegas terhadap vendor dan lakukan audit menyeluruh. 

“Bukannya memberikan sanksi tegas seperti langsung memberhentikan vendor di area tersebut dan langsung melakukan audit ke seluruh vendor MBG, tapi malah defensif kayak gitu. Nyawa dan kesehatan anak itu bukan angka statistik, Pak,” tegasnya. 

Ia pun menutup pernyataannya dengan kritik terhadap pengawasan legislatif. “Intinya mulai dari sekarang dan ke depannya, apapun program besar di Indonesia yang dilakukan tanpa transparansi dan audit independen, selama itu juga program tersebut hanya akan menjadi ladang korupsi baru," tandasnya. 

"Saya jadi cukup bingung nih, para anggota DPR ini sebenarnya mewakili rakyat atau mewakili yang mana?” imbuhnya.